Alwi Shihab's Overview "Economic" Foreign Policy (1)

Negara Teluk akan Tingkatkan Investasi, Sebagai Bukti Komitmennya kepada Indonesia

Media Indonesia, 25 April 2000.

JAKARTA (Media): Para menteri luar negeri, menteri investasi, dan kalangan bisnis dari enam negara Teluk ditambah Yaman dan Iran serta tiga dari ASEAN akan bertemu di Jakarta pada 3-4 Mei sebagai upaya meningkatkan investasi di Indonesia.
"Hal ini merupakan satu terobosan untuk mengajak para investor dari negara-negara Teluk sehingga jangan ada kesan bahwa kita hanya tergantung pada negara Barat maupun Jepang," kata Menlu Alwi Shihab kemarin.
Alwi mengungkapkan hal tersebut sepulang dari Kuwait, Qatar, Iran, dan Uni Emirat Arab. Rencana pertemuan itu muncul saat pertemuan Dewan Menteri Indian Ocean Rim-Association for Regional Cooperation di Oman, Januari lalu. Dalam pertemuan tersebut, Alwi melihat keinginan untuk membantu pemulihan ekonomi Indonesia hingga timbul ide memfasilitasi investasi dengan mengadakan pertemuan tingkat menteri.
Mereka yang telah menyatakan akan hadir adalah enam negara Teluk seperti Arab Saudi, Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, dan Kuwait ditambah Iran dan Yaman. Selain itu, tiga negara ASEAN juga menyatakan bersedia datang yaitu Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura.
Alwi Shihab menyatakan selama ini negara Teluk kurang dekat dengan Indonesia. Jakarta juga lebih sering berhubungan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) atau Bank Dunia. Menurut Alwi, Indonesia seperti tergantung pada IMF atau Bank Dunia karena mereka yang lebih dulu mengulurkan tangan.
"Pada saatnya nanti, jika Abu Dhabi Fund mau memberikan US$60 miliar kepada Indonesia, maka pada saat itulah Indonesia akan mengatakan ya. Untuk sementara kita pakai ini dulu dan kita goodbye dulu kepada World Bank," kata Alwi memberi contoh. "Yang penting, mereka ini akan datang dan bertemu di Indonesia untuk menunjukkan komitmennya bahwa kami, dari Gulf countries tidak meninggalkan Indonesia di saat yang sulit."
Dalam pertemuan yang rencananya dibuka oleh Presiden Abdurrahman Wahid itu akan hadir Menko Ekuin dan Menperindag sebagai pembicara. "Kalau bisa Pak Amien Rais dan Pak Akbar Tandjung juga ikut berbicara karena baik kita berbicara tentang ekonomi atau politik, persepsi itu sangat penting," kata Alwi. "Kalau persepsi itu kurang positif, maka itu akan mempengaruhi investor."
Dalam beberapa pekan terakhir muncul isu akan adanya impeachment yang membuat seolah Indonesia akan kembali berganti pemimpin. Alwi mengeluhkan sikap para politisi yang membuat Indonesia berkesan tidak stabil. "Memang kita sayangkan bahwa ada pernyataan yang membuat kesan indonesia itu tidak stabil," kata Alwi. Ia meminta, "Kita di dalam negeri diharapkan supaya menciptakan suasana yang kondusif. Yang suka demonstrasi dikurangi dan yang suka ngojok-ojok demonstrasi dikurangilah."
Sementara itu, Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) Jusuf Kalla menegaskan pemerintah telah berupaya memberi iklim kondusif untuk menarik minat investasi asing ke Indonesia. Apalagi kondisi pemulihan ekonomi pascakrisis telah berada pada posisi yang diharapkan.
"Kita memang butuh investasi masuk ke Indonesia untuk mempercepat keluar dari krisis, karena itu pemerintah terus berupaya memberikan iklim yang sehat bagi penanaman modal," kata Jusuf kepada pers di Jakarta kemarin.
Menperindag berharap investor asing segera memanfaatkan peluang yang diberikan pemerintah melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan membeli aset-aset industri yang dikuasai lembaga pemerintah tersebut.
Menurutnya, upaya pemulihan ekonomi akan semakin cepat jika investor asing membeli aset-aset industri yang sudah ada daripada membangun proyek baru. "Mengapa tidak memanfaatkan atau memperbesar kapasitas industri yang ada, kan lebih cepat menguntungkan daripada membangun industri baru," ujar Jusuf.
Meski demikian, pihaknya tidak bermaksud menghalangi investor asing membangun proyek baru. Jusuf menambahkan Indonesia memerlukan waktu yang lebih cepat untuk keluar dari krisis dan hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan kapasitas industri berorientasi ekspor yang sudah ada.
Berkaitan dengan upaya menarik minat investor asing, Ketua Kadin bidang Investasi Bambang Sujagad berharap pemerintah mampu membuat peraturan yang dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah agar kebijakan investasi tidak semakin membebani investor asing.
Harapan ini seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah mengingat pemda akan memiliki kewenangan penuh dalam perizinan maupun pengembangan industri di wilayahnya, termasuk penetapan pajak.
"Bagaimanapun pemerintah pusat harus memiliki ketentuan baku agar setiap daerah ada keseragaman kebijakan, khususnya menyangkut pajak," kata Bambang.
Kadin khawatir jika peraturan investasi tidak konsisten antara pusat dan daerah akan mengurangi daya tarik Indonesia sebagai lahan investasi yang menarik di ASEAN.
Apalagi perizinan investasi di Indonesia sampai kini belum satu atap ({one stop services]) sehingga investor merasa terbebani dua kali, dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Karena itu, tegas Bambang, upaya menarik investor harus segera dilaksanakan dengan menghilangkan ketidakpastian peraturan selain memperbaiki masalah keamanan serta mengakui keputusan arbitrase dan pengadilan kepailitan internasional.
Diingatkan pula, gangguan keamanan yang dulu lebih disebabkan politik kini sudah bergeser ke masalah sosial seperti tuntutan gaji pegawai dan buruh. "Hal-hal seperti ini harus menjadi perhatian serius jika ingin menarik investor," kata Bambang.
Bambang Sujagad juga menilai pendekatan pemerintah dalam mempromosikan investasi Indonesia salah karena hanya mengetengahkan masalah peraturan saja. Padahal promosi investasi sekarang harus dilakukan dengan membeberkan bagaimana tantangan, potensi, dan prospek serta pemasaran. (Nur/Uut/E-2)

Posted on September 2, 2013 and filed under news.