Jika Pimpin Jatim Khofifah Bisa Lebih Hebat Dari Jokowi

alwi-sihab-saya-ke-surabaya-100-persen-dukung-khofifah.jpg

SURABAYA– Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dinilai sebagai soso pekerja keras dan tidak kenal putus asa. Kader NU itu menurut mantan menteri Luar negeri Indonesia di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, yang juga salah seorang pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Alwi Shihab bisa disetarakan dengan Joko Widodo dalam Pilgub di Jakarta.

Pernyataan Alwi tersebut disampaikan saat menjadi pembicara Diskusi Bulanan Aktivis NU bertema ‘Menyongsong NU Satu Abad (Perspektif Kepemimpinan)’ di aula kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Selain Alwi, diskusi juga dihadiri oleh pengurus PBNU Ahmad Bagja, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, anggota DPR Ali Maschan Moesa dan dipandu moderator Masduki Baedlowi.

Khofifah yang pernah menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan, dan juga pernah menjadi anggota DPR RI itu dinilai sebagai orang yang mengerti visi NU. Ia juga punya integritas. “Bila jadi gubernur, dia tak kalah dengan Jokowi (Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta),” kata Alwi Sihab.

Menurut Alwi, dari keempat pasangan calon gubernur hanya Khofifah yang merepresentasikan kepentingan NU. Karena itu Alwi mengajak kaum nahdliyin yang menginginkan dipimpin orang NU agar berkumpul dalam satu barisan untuk memilih KLhofifah.

Pada kesempatan yanga sama Ali Maschan mengungkapkan, ibarat kendaraan, NU bukan mobil sewaan, melainkan kereta api yang jalur dan stasiunnya sudah jelas. Bila ada yang mengaku warga nahdliyin namun masih bisa disewa, berarti bukan NU yang Nahdaltul Ulama, melainkan NU singkatan dari nunut urip (menumpang hidup).

“Sekarang ada kesempatan orang NU memimpin, mengapa harus diberikan ke orang lain,” kata Ali yang pernah menjabat Ketua NU Jawa Timur.

Sementara Mahfud MD berharap warga NU Jawa Timur tidak salah pilih pada hari pencoblosan 29 Agustus 2013 mendatang. Mahfud mengaku risau setiap kali ada pemilihan kepala daerah selalu diwarnai isu jual beli suara.

Menurut Mahfud, jika problem seperti itu dibiarkan, demokrasi di Indonesia akan gagal. “Kalau ada yang menawari uang terima saja, tapi jangan pilih orangnya. Saya kira itu cara untuk menghukum si pemberi uang,” ujar dia.

Sumber: Harian Terbit. Senin, 12 Agustus 2013

Posted on August 30, 2013 and filed under news.